KPA NTT Kolaborasi Seluruh Pihak Cegah dan Edukasi HIV/AIDS

Peran KPA NTT dalam Pencegahan dan Edukasi HIV/AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak dalam upaya menanggulangi HIV/AIDS. Dengan menjalankan tugasnya sebagai badan ad-hoc yang mengumpulkan berbagai sektor, KPA NTT berkomitmen untuk memberikan edukasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit ini.

Salah satu pengelola program KPA NTT, Adrianus Lamury, menyampaikan bahwa tugas utama mereka adalah mendukung lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta menciptakan organisasi masyarakat yang peduli terhadap HIV/AIDS. Selain itu, KPA juga aktif dalam membentuk kelompok sasaran khusus dan mendorong partisipasi masyarakat secara luas.

KPA NTT telah mendorong terbentuknya 255 warga yang peduli terhadap HIV/AIDS di seluruh kabupaten dan kota di NTT. Mereka juga melakukan pelatihan di sektor pendidikan sebagai agen perubahan. Di daerah yang belum memiliki LSM, KPA NTT melakukan pelatihan dan pendampingan mandiri agar upaya penanggulangan HIV/AIDS tetap berjalan.

Untuk daerah dengan banyak LSM atau NGO yang bergerak dalam bidang HIV/AIDS, KPA NTT melakukan penguatan dan evaluasi berkala. Hal ini dilakukan agar semua program dapat berjalan sesuai rencana. Adrianus menyatakan bahwa karena tidak ada dana yang cukup, KPA NTT membuat inovasi bersama LSM, NGO, dan perusahaan untuk bekerja lintas sektor.

Pemantauan dan Pengobatan Berkelanjutan

Selama ini, KPA NTT bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengatasi masalah HIV/AIDS. Respons yang diberikan sangat baik, dan kolaborasi menjadi hal penting dalam keberhasilan program ini. Adrianus menyebut, semua populasi berisiko harus dijangkau, termasuk pekerja seks wanita, pelanggan mereka, serta komunitas lainnya.

Pihaknya juga mendorong adanya tes pada kelompok sasaran, diikuti dengan pengobatan rutin. Tes Friwalot digunakan untuk melihat jumlah virus dalam tubuh. Pengobatan rutin akan membuat virus melemah dan meminimalisir penularan. Semakin banyak orang berisiko melakukan tes dan mengetahui statusnya, semakin baik hasilnya.

Meski agenda ini cukup berat, terutama dalam menyasar pelanggan pekerja seks, Adrianus yakin bisa dilakukan dengan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Saat ini, karena keterbatasan anggaran, KPA NTT melakukan inovasi dengan berkolaborasi dengan Sentra Efata dan Dinas Sosial.

Tantangan dan Solusi

Adrianus menyatakan bahwa semua program yang dilakukan diarahkan pada percepatan, meskipun dari segi anggaran masih kurang memadai. Inovasi menjadi alternatif, terutama dengan mengajak pihak-pihak lain untuk terlibat.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi KPA NTT. Mereka sering mengajukan bantuan ke sejumlah lembaga untuk bekerja sama. Hal ini diperbolehkan berdasarkan aturan KPA. Meskipun demikian, Adrianus mengklaim layanan kesehatan untuk ODHA di NTT cukup baik. Sebagian besar Puskesmas sudah menyediakan layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) sejak dari pemeriksaan hingga pengobatan.

Namun, ia tidak menampik adanya kendala dalam layanan kesehatan, terutama dalam pengobatan. Sistem pelaporan dari bawah ke tingkat pusat sering kali terjadi hambatan. Orang yang melakukan pemeriksaan kerap tidak mengisi formulir yang disiapkan. Padahal, dalam sistem informasi HIV dan AIDS, jika seseorang melakukan pemeriksaan dan mengisi formulir maka akan terlihat penggunaan obat yang digunakan. Distribusi obat pun akan kembali dilakukan sesuai jumlah yang berkurang.

Jika seseorang belum mengisi formulir atau ada masalah lain, maka akan terjadi keterlambatan. Hal ini menyebabkan gangguan pada layanan tersebut. Partisipasi setiap orang sangat penting. Kendala paling sering dialami dalam perawatan ODHA lebih pada sistem ketersediaan obat. Satu bagian yang terganggu akan menghambat satu siklus.

Di NTT, beberapa daerah terkendala dalam pelaporan, sehingga terjadi keterlambatan. Adrianus menyatakan bahwa sinergi Pentahelix dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media massa, dan media sosial sangat diperlukan dalam penanganan HIV/AIDS, apalagi dalam situasi kebijakan efisiensi anggaran saat ini.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengapresiasi upaya KPA NTT dalam penanggulangan HIV/AIDS. Menurutnya, tugas seperti ini tidak harus dilakukan sendiri oleh KPA. Kerja sama dengan berbagai pihak merupakan hal penting untuk membantu dan menghindarkan generasi muda NTT dari ancaman penyakit ini.